Madinah (Kemenag) --- Pemberangkatan jemaah haji Indonesia dari Madinah ke Makkah pada pecan pertama ini diwarnai tertahannya sejumlah petugas kloter karena urusan paspor. Akibatnya mereka tidak bisa menyertai jemaah menuju Makkah.

Kepala Daker Madinah, Amin Handoyo, mengatakan, masalah ini dipicu oleh paspor petugas yang ikut diserahkan ke Muassasah. Padahal, seharusnya petugas memahami teknis pengurusan paspor dalam konteks kedatangan dan pergeseran jemaah.

Menurut Amin, petugas tidak boleh memberikan paspornya ke Muasassah karena kalau sudah tercampur dengan jemaah akan sulit untuk mencarinya. Penyerahan paspor ke muassasah itu terkait dengan kontrak pembayaran layanan. Sementara pembayaran layanan bagi petugas itu berbeda dengan jemaah.

"Petugas beda pembayarannya dibanding jemaah, jadi paspor tak boleh diserahkan ke muassasah. Harusnya petugas sudah tahu soal itu," jelas Amin, Selasa (08/08).

Amin mengakui tidak mudah mengatur jemaah dan petugas. Akibatnya, masalah paspor juga menimpa jemaah akibat ketidakpatuhan mereka terhadap aturan. Misalnya, jemaah di bus satu pindah ke bus 5. Itu bisa jadi masalah karena jumlah paspor dan penumpang bus berbeda.

"Tapi yang jelas, semua pasti akan ke Makkah. Kita sudah koordinasi dengan berbagai pihak agar prosesnya lancar. Hanya saja semua butuh waktu," katanya.

Pembimbing Ibadah kloter 5 Embarkasi Makassar (UPG 05) Asnawi belum bisa berangkat ke Makkah karena dia tidak memegang paspornya. "Paspor saya tidak tahu di mana, karena diserahkan ke Muassasah seperti yang dilakukan jemaah," katanya.

Selain Asnawi, Habiburahman mengalami nasib serupa. Ketua rombongan kloter 13 Surabaya (SUB 13) yang seharusnya berangkat ke Makkah hari ini juga tertahan gara-gara urusan paspor.

Jemaah dan petugas kloter mulai digeser dari Madinah ke Makkah sejak sepekan terakhir. Hingga hari ini tercatat lebih dari 25 ribu jemaah sudah berada di Makkah. Pergeseran jemaah dijadwalkan berakhir pada Minggu, 20 Agustus 2017.