Semarang (Kemenag) --- Keluarga alumni (Kalam) UIN Walisongo mendukung pemerintah yang mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang dinilai mengancam ideologi bangsa, Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tinggal Ika.

Dukungan ini menjadi bagian dari pernyataan sikap yang dikeluarkan pada Reuni Akbar Kalam UIN Walisongo di Semarang.

"Mendukung pemerintah untuk mengambil langkah-langkah hukum terhadap setiap gerakan yang nyata-nyata mengancam ideologi bangsa, Pancasila dan memecah kesatuan bangsa," kata Ketua Umum Kalam Walisongo Lukman Hakim saat membacakan pernyataan sikap di hadapan ribuan alumni yang hadir di Kampus III Ngaliyan, Semarang, Minggu (14/05).

Kalam UIN Walisongo, lanjut Lukman, juga bertekad untuk terus meneguhkan semangat dan komitmen terhadap Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalam UIN Walisongo memandang Pancasila dan NKRI adalah final yang wajib dijaga, dirawat, dikukuhkan, dilestarikan oleh segenap elemen bangsa dengan penuh tanggungjawab.

Berikut ini pernyataan sikap Kalam UIN Walisongo dengan tajuk "Kembali kepada Nurani, Demi Persatuan dan Kemajemukan Bangsa" yang ditandatangani Ketua Umum Lukman Hakim dan Sekjen Rumadi Ahmad:

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan semangat Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika dan didorong oleh panggilan untuk ikut serta membangun kehidupan berbangsa yang berkeadaban, maju, unggul, bersatu, harmonis dan penuh toleransi berlandaskan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial serta sebagai wujud terima kasih kepada pendiri dan pemimpin-pemimpin bangsa yang telah membangun Indonesia, kami Keluarga Alumni UIN Walisongo (Kalam Walisongo) memandang:

1. Bahwa kebhinekaan adalah sunatullah sekaligus rahmah/anugerah terindah dari Allah SWT kepada Bangsa Indonesia yang harus kita syukuri dan kita kelola dengan penuh tanggungjawab.

2. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dengan semboyan Bhinneka Tinggal Ika, adalah rumah ideal bagi seluruh anak bangsa yang harus dirawat, dikelola dalam rangka untuk mencapai kehidupan bangsa yang berdaulat dan berkeadilan sosial.

3. Bahwa negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan keadilan ekonomi, sosial dan politik. Oleh sebab itu pemerintah harus melakukan langkah-langkah yang terukur dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial dan politik bagi seluruh warga negara tanpa membedakan identitas sosialnya.

4. Bahwa dinamika politik praktis yang terjadi saat ini yang semestinya menjadi wahana untuk makin mematangkan proses berdemokrasi dan mendewasakan perikehidupan berbangsa dan bernegara, namun realitas menunjukkan hal sebaliknya yaitu bahwa dinamika itu telah mengarah pada hal-hal yang negatif yang mengakibatkan pudarnya semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

5. Bahwa kehidupan kebangsaan Indonesia telah terciderai oleh mengemukanya sentimen SARA, hasutan, fitnah dan kebencian yang merajalela di ruang publik yang menyebabkan masyarakat terbelah dalam kelompok-kelompok politik kepentingan dan politik identitas SARA yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Berdasarkan pokok-pokok pandangan di atas, maka Keluarga Alumni Walisongo (Kalam Walisongo) menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Bertekad untuk terus menerus meneguhkan semangat dan komitmen terhadap Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta memandang Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah final yang wajib dijaga, dirawat, dikukuhkan, dilestarikan oleh segenap elemen bangsa dengan penuh tanggungjawab.

2. Menyeru dan mengajak kepada segenap pimpinan Negara, tokoh masyarakat, politisi, ulama, akademisi dan segenap elemen bangsa untuk kembali mendengarkan suara nurani dengan mengedepankan akhlak kesantunan, saling menghargai sesama, dalam menyikapi perbedaan dalam pergaulan sosial.

3. Mendukung pemerintah untuk mengambil langkah-langkah hukum terhadap setiap gerakan yang nyata-nyata mengancam ideologi bangsa, pancasila dan memecah kesatuan bangsa.

(Ruchman Basori/mkd/mkd)