Medan (Kemenag) --- Biro Humas, Data, dan Informasi (HDI) Setjen Kemenag menggelar bimbingan teknis terkait penggunaan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) terbaru versi 4.3 dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) versi 2.3. Kegiatan yang berlangsung di Medan ini diikuti Pokja Unit Layanan Pengadaan DKI Jakarta, Banten, dan provinsi di wilayah Sumatera.

Kepala Biro HDI Mastuki menggarisbawahi pentingnya mengikuti perkembangan sistem informasi, termasuk yang terkait aplikasi pengadaan barang jasa. Menurutnya, respon positif atas perubahan penting dalam mempercepat reformasi birokrasi menuju clean government atau tata kelola pemerintah yang baik.

“ini merupakan dampak logis saja dari perubahan tersebut dengan memberikan layanan yang baik kepada publik,” terang Mastuki di Medan, Rabu (30/01).

"Kita harus mengetahui prinsip pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan efisien, efektif, akuntabel, transparan, adil/tidak diskriminatif, bersaing, terbuka sesuai aturan dan masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang baik," lanjutnya.

Dikatakan Mastuki, update sistem diperlukan dalam rangka memberikan layanan terbaik kepada publik. Karenanya, operator (admin) harus paham akan pekerjaannya sesuai kapabilitas dan kapasitas SDM, sehingga sistem berjalan baik, terbuka dan transparan.

"Dengan SDM yang kapable serta sistem informasi dan aplikasi berbasis online, maka proses akan semakin akuntabel," ujarnya.

"Ini akan membentengi terjadinya peluang korupsi," lanjutnya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Teknologi Sistem Informasi Biro HDI Achmad Gufron melaporkan, kegiatan bimtek akan berlangsung 3 hari, 30 Januari -1 Februari 2019. Tujuannya, membirkan pemantapan penggunaan SPSE V.4.3 dan SIRUP V.2.3 dengan versi baru sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Banyak pembaharuan dalam aplikasi SPSE, mulai dari sisi teknis penggunaan sampai dengan regulasi yang mengaturnya.

Selain itu, akan dilakukan juga coaching clinic kepada Pokja ULP Kemenag dari Aceh, Sumut, Riau, Babel, Sumsel, Lampung, Bengkulu, Banten, Jambi, Kepri, DKI Jakarta yang berjumlah 50 orang. Harapan lainya tidak terjadi penumpukan pengadaan melalui eproc pada akhir tahun seperti tahun tahun sebelumnya.