Bogor (Kemenag) --- Kota Bogor menjadi salah satu wilayah yang belum memiliki gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT). Salah satu kendalanya adalah ketersediaan anggaran.

Kepala Kankemenag Kota Bogor Ramlan Rustandi mengaku pihaknya terus mengupayakan hibah lahan dari Pemkot Bogor. “Kami terus mencoba meyakinkan Pak Walikota untuk menghibahkan aset Pemkot untuk Kemenag. Jika sudah hibah, kita bisa dorong untuk pembangunan PLHUT melalui skema pembiayaan SBSN,” terang Ramlan di Kantor Kemenag Bogor, Rabu (30/12).

Menurutnya, saat ini di Kemenag Kota Bogor, masih ada enam KUA dan satu Madrasah Aliyah (MA), yang status tanahnya pinjam pakai dari Pemkot Bogor. Akibatnya, selama ini hanya bisa melakukan rehab ringan. “Kalau ini sudah milik Kemenag, akan kita dorong untuk dilakukan pembangunan melalui SBSN. Ini sangat strategis untuk membantu masyarakat di Bogor, termasuk untuk mengawal kebijakan pusat,” tuturnya.

Di tengah panjanganya proses hibah, Kemenag Kota Bogor telah mengupayakan adendum dan renegosiasi dengan Pemkot terkait kontrak pinjam pakai lahan enam KUA dan satu Madrasah Aliyah tersebut. Kemenag berharap surasi kontrak pinjam pakai yang selama ini berlaku hanya per lima tahun, ke depan tidak dibatasi lagi.

“Targetnya ke depan kita mendapat hibah sehingga bisa kita maksimalkan, baik untuk Balai Nikah dan Manasik Haji atau pun PLHUT,” ujarnya.

Proses hibah lahan ini sangat penting dan strategis. Sebab, kata Ramlan, Kemenag tidak bisa mengoptimalkan kalau statusnya masih pinjam pakai. Kalau sudah milik Kemenag, bisa dibangun melalui SBSN. “Ini masih kita komunikasikan. Semoga ke depan akan ada sinergi yang lebih positif,” terangnya.

“Kami juga melobi Kemenkeu, untuk proses hibah lahan dari Kemenkeu,” lanjutnya.

Upaya lain yang dilakukan adalah mengusulkan pengadaan tanah. Namun, Ramlah mengaku strategi ini butuh waktu lama untuk mendapatkan persetujuan karena harga tanah di Kota Bogor mahal. “Pembahasan panjang masih terus dilakukan, termasuk dengan anggota DPR,” tandasnya.