Jakarta (Kemenag) ----- Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin hari ini mengukuhkan Kelompok Kerja (Pokja) Majelis Taklim tingkat Pusat. Mereka akan bertugas untuk masa bakti 2023-2024.

Pengukuhan Pokja ini berlangsung bersamaan dengan agenda 'Serap Aspirasi Lembaga Keagamaan dalam Memperteguh Peran Strategis Kelompok Kerja Majelis Taklim dan Ikatan Penyuluh Agama Islam Republik Indonesia". Acara berlangsung di asrama haji Pondok Gede, Jakarta.

Ikut menyaksikan, Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki, Staf Ahli Menteri Agama Abu Rokhmat, serta para pejabat Ditjen Bimas Islam.

"Selamat kepada Pokja Majelis Taklim yang baru dilantik. Semoga bisa membawa Kemenag yang lebih baik. Terus menggelorakan program Moderasi Beragama," kata Wamenag Saiful Rahmat Dasuki, Jum'at (29/12/2023).

"Saat ini, bangsa Indonesia tengah dihadapkan pada berbagai tantangan yang tidak mudah, terutama dalam kehidupan beragama yang majemuk. Tantangan tersebut, tidak terlepas dari potensi lemahnya sikap toleransi diantara sesama, bahkan termasuk juga potensi matinya hati nurani di tengah-tengah masyarakat," sambungnya.

Bahkan, kata Saiful Rahmat Dasuki, menjelang Pemilu 2024, banyak lelucon politik yang harus dihindari, terlebih membawa nama agama. "Isu-isu aktual yang silih berganti di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik, juga semakin menjadi sorotan dan perdebatan yang tak berkesudahan. Sehingga, tak sedikit memberikan tekanan pada sendi-sendi kemanusiaan dalam kehidupan kita," kata Saiful Rahmat Dasuki.

Saiful menjelaskan bahwa sikap moderasi beragama itu sudah ada sejak dulu di masyarakat. Inilah nilai yang sudah berkembang di tengah masyarakat.

"Penyuluh agama dan pengurus majelis taklim memiliki peran strategis dalam menyebarkan nilai-nilai toleransi, keberagaman, dan empati di tengah-tengah masyarakat," tegas Saiful Rahmat Dasuki.

Saiful Rahmat Dasuki berharap, pengukuhan Pokja Majelis Taklim, dapat mendorong kolaborasi yang sinergis antara para pengurus dan anggota untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan spiritual, serta membangun kapasitas yang mampu menghadapi tantangan zaman.

"Melalui upaya bersama ini, diharapkan IPARI dan Pokja Majelis Taklim dapat menjadi garda terdepan dalam mengangkat martabat kemanusiaan melalui pendekatan yang berbasis pada wawasan kebangsaan, kearifan lokal, problem aktual yang ada di sekitarnya," harap Saiful Rahmat Dasuki.

Sebelumnya, Direktur Penais, Ahmad Zayadi menyampaikan bahwa Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia atau IPARI dibentuk pada 3 Oktober 2023 oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Hal itu ditandai dengan penandatanganan SK IPARI.

"IPARI adalah ruang keluarga untuk menjawab persoalan yang hadir di majelis taklim. Orientasi visi misinya, Kemenag senantiasi membersamai ipari melalui majelis taklim yang ada," kata Zayadi.

Zayadi menjelaskan bahwa IPARI adalah organisasi profesi penyuluh agama yang akan menjadi mitra kerja Kementerian Agama. Karenanya, semua pengurus telah merumuskan dan menyepakati desain dan arah kebijakan IPARI. Ke depan, semua pengurus IPARI akan menyukseskan program-progam pembangunan, khususnya pembangunan di bidang agama.

"Moderasi Beragama juga menjadi program yang inline dengan kegiatan hari ini. Kita punya komitmen, semakin moderat maka semakin kuat pembelaan kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Zayadi.

Di akhir acara, Kasubdit Kemitraan Umat Islam, Ali Sibromalisi membacakan SK Pokja Majelis Taklim tingkat pusat masa bakti 2023-2024.