Banjarmasin (Kemenag) - Kementerian Agama Kalimantan Selatan (Kalsel) menyampaikan harapannya agar Komisi VIII DPR RI menglokasikan anggaran bagi pembangunan sejumlah Kantor Urusan Agama (KUA) di Kalsel yang dinilai belum layak bagi peningkatan layanan masyarakat dan karena ada sejumlah daerah pemekaran.

Kanwill Kemenag Kalsel mengajukan pembangunan KUA baru berjumlah 10 melalui skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), namun yang disetujui baru tujuh KUA. Selain itu, karena belum ada anggaran yang memadai, sejumlah KUA di daerah pemekaran belum memiliki kepala KUA.

Pembangunan KUA baru tersebut menjadi salah usulan atau aspirasi yang disampaikan saat sesi dialog kunjungan kerja Komisi VIII Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2016-2017 ke Kalimantan Selatan, Selasa (2/5).

Selain KUA, Kemenag Kalsel melalui kakanwil Noor Fahmi menyampaikan masih banyaknya madrasah khususnya madrasah swasta dan pondok pesantren yang perlu dibantu, juga perlunya penambahan kuota jemaah haji.

Kepada anggota Komisi VIII, Kakanwil juga menyampaikan sejumlah upaya agar masyarakat khususnya calon jemaah umrah tidak tergiur dengan program umrah berbiaya murah yang akhir-akhir ini banyak ditawarkan dengan terus melakukan sosialisasi 5 pasti umrah, yaitu; (1) Pastikan Travel Berizin, (2) Pastikan Penerbangan dan Jadual Keberangkatan, (3) Pastikan Program Layanannya, (4) Pastikan Hotelnya, dan (5) Pastikan Visanya.

Menurutnya, calon jemaah umrah Kalsel rata-rata mencapai 7.000 orang setiap tahunnya, dengan jumlah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) 34 travel, 30 beralamat di Kalsel, dan 4 merupakan cabang.

"Kemenag Kalsel terus melakukan sosialisasi 5 Pasti Umrah kepada masyarakat agar tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan karena tergiur biaya murah umrah yang akhir-akhir ini banyak ditawarkan," ujar Noor Fahmi menjawab pertanyaan anggota DPR RI tentang bagaimana upaya Kemenag Kalsel mencegah calon jemaah umrah tidak tergiur umrah berbiaya murah.

Menjawab bagaimana persiapan haji di Kalsel Tahun 1438H/2017M, Noor Fahmi mengatakan, saat ini tahapan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Kalsel sudah mencapai 80 persen. Dikatakannya, kuota haji tahun ini mencapai 3.081 jemaah, angka daftar tunggu (waiting list) sampai tanggal 29 April 2017 mencapai 91 ribu calon jemaah haji dengan masa berangkat 24 tahun, sementara kegiatan manasik haji yang difasilitasi Kemenag akan dimulai minggu ketiga bulan Mei nanti, untuk sementara saat ini mereka (calhaj) melakukan manasik mandiri.

Dalam penjelasannya, Ketua Tim Noor Ahmad mengapresiasi sejumlah capaian program Kemenag Kalsel, dan usulan atau aspirasi yang disampaikan akan dibawa dalam pembicaraan lebih lanjut di Komisi VIII.

"Hasil kunker ini akan dijadikan pembahasan dalam rapat dengan mitra kerja terkait," ujar Noor Ahmad yang didampingi Sekda Provinsi Kalsel Abdul Haris Makkie.

Selanjutnya, usai melakukan dialog dengan sejumlah satuan kerja dan instansi di daerah yang menjadi mitra kerja, tim Komisi VIII berkunjung dan meninjau Pondok Pesantren Darul Hijrah Putera, Banjar Baru. Ikut mendampingi tim kunjungan kerja, Kasubdit Pendidikan Kesetaraan dan Wajib Belajar Ditpontren, Ditjen Pendidikan Islam, Ahmad Zayadi. (dm/dm).