Jakarta (Kemenag) --- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengajak masyarakat untuk lebih arif dan bijak dalam memahami masalah agama dan politik. Dengan begitu, masyarakat tidak terjebak pada politisasi agama.

“Yang harus dihindari adalah politisasi agama, karena menjadikan nilai-nilai agama sebagai sarana untuk mencapai agenda dan target politik," kata Menag pada acara Lokakarya Nasional yang mengusung tema "Pengarusutamaan Moderasi Beragama Sebagai Implementasi Resolusi Dewan HAM PBB 16/18" di Jakarta, Rabu (25/07).

Disampaikan Menag, politik agama itu dibolehkan karena agama menjadi ruh, jiwa, spirit dan landasan dalam aktivitas politik. Agama, lanjut Menag, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia mulai dari hal-hal kecil sampai masalah yang besar.

"Bahkan, masuk kamar kecil saja diatur agama, tentu masalah politik tidak lepas dari agama. Namun kita harus mencermati dan bisa membedakan politik agama dengan politisasi agama," ujar Menag Lukman menggapi isu hajat politik lima tahunan yakni Pileg dan Pilpres 2019.

Pembukaan Lokakarya Nasional yang akan berlangsung dari 25 - 27 Juli 2018 ini dihadiri Wakil Menteri Luar Negeri AM Fakhir, Staf khusus Presiden bidang agama Siti Ruhaina Dzuhayatin, Sekjen Kemenag Nur Syam, para Kakanwil Kemenag, serta perwakilan FKUB Se Indonesia, Kasubbag Hukum&KUB, Akademisi, LSM dan Insan Pers.

Menag Lukman mengaku bersyukur atas terselenggaranya lokalkarya ini, karena diikuti oleh representasi dari tokoh Agama di Indonesia. “Indonesia bisa menjadi model dalam menjaga kerukunan umat beragama bagi dunia internasional,” tandas Menag.

Menag Lukman berharap Lokakarya Nasional ini dapat melahirkan rumusan yang bisa ditindaklanjuti dan diimplementasikan melalui program aksi di masa mendatang.