Jakarta (Pinmas) —- Para praktisi, pengusaha, dan kalangan akademisi diharapkan ikut berperan dalam Konferensi Islam Internasional tentang Islam di Jakarta, 3-5 Desember 2013. Dengan demikian, ke depan media diharapkan lebih memperhatikan persoalan kemanusiaan dan tanggung jawab sosialnya, sesuai tema yang diusung dalam konferensi ini, “Media and Social Responsibility”.

Selain itu, konferensi ini juga diharapkan dapat menjadi momentum bagi kalangan praktisi dan pengusaha media untuk saling berbagai pengalaman dan menjalin kerja sama pengembangan media massa. “Tidak tertutup kemungkinan pengusaha media dapat menanamkan modalnya di Tanah Air,” kata Sekjen Kementerian Agama Bahrul Hayat, kepada pers di Jakata, Selasa (19/11).

Didampingi Kepala Pusat Informasi dan Humas Zubaidi dan Ketua Panitia Konferensi Jamhari, Bahrul berharap Menteri Penerangan Arab Saudi bisa hadir sehingga dapat menjalin kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) dengan Menteri Komunikasi dan Informasi RI Tifatul Sembiring, guna memberi payung hukum kerja sama antarmedia Indonesia dengan Saudi, khususnya untuk penayangan siaran langsung puncak wukuf.

Selama ini, siaran wukuf di Arafah terkendala karena kerja sama antar-media televisi terhalang mengingat belum ada payung hukum yang mendasarinya. Televisi Arab Saudi tak bisa menjalin kerja sama dengan televsi selama tak ada payung hukum berupa kerja sama antarpemerintah.

Seperti diketahui, Kemenag bekerjasama dengan Rabithah Alam Islami akan menggelar Konferensi Islam Internasional tentang Media di Hotel Shangri-La Jakarta. Konferensi ini merupakan yang ketiga. Pertama di Jakarta pada 1981 dan kedua pada 2011 di Jakarta.

Perhelatan ini dilatarbelakangi adanya peristiwa baru yang fenomenal di dunia Islam, terutama beberapa negara dengan mayoritas penduduk muslim di Timur Tengah, sejak 2011. Di Tunisia misalnya, Presiden Zainal Abidin Ben Ali dipaksa turun dari jabatannya setelah menjabat lebih dari 20 tahun.

Hal serupa juga terjadi di Mesir, Presiden Husni Mobarok yang telah memimpin Mesir lebih dari 30 tahun dipaksa turun jabatan.Kekuatan sosial politik yang bergerak di kedua negara itu menggalang kekuatannya melalui media. Perkembangan media telah menciptakan pranata baru berupa jaringan-jaringan relasi sosial berbasis teknologi informasi. “Pranata sosial ini mendorong terciptanya konsolidasi masyarakat sipil yang dilandasi dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat,” kata Bahrul.

Dua contoh di atas membuktikan fakta pentingnya posisi media dalam masyarakat Muslim saat ini. Seiring meningkatnya signifikansi peran media tersebut, pembahasan tentang tanggung jawab sosial media pun makin mengemuka. Muncul pertanyaan seperti apa tanggung jawab sosial media, sejauh mana kebebasan media, bagaimana media harus menjalankan tanggung jawab sosialnya, framework apa yang harus dipakai, dan sebagainya.

Konferensi ini akan diikuti oleh 400 peserta yang terdiri dari 250 peserta nasional dan 150 peserta internasional dari kalangan akademisi, pakar media, jurnalis, dan pengusaha media dari 53 negara. Konferensi yang rencananya akan dibuka oleh Wakil Presiden Boediono itu akan dibagi ke dalam beberapa tema.

Pada perhelatan itu, kata Jamhari, akan tampil sebagai keynote speech oleh Bapak Jusuf Kalla dengan tema: Media and Society. Sementara pembicara lain Tifatul Sembiring, Menteri Komunikasi dan Informasi, Muhammad Musa (Selandia Baru), Isam Abdushafi (Mesir), Muhammad Idid (Malaysia) , Muhammad Alkharan (Saudi Arabia). (ess/ant/mkd)