Yogyakarta (Pinmas) — Membangun sistem yang baik akan sangat mengurangi korupsi, dan birokrasi akan mengikuti sistem yang ada. Sistem tersebut seperti one stop services, cash management system, pajak online, e-budgeting, e- purchasing. Sistem itulah yang akan banyak mengurangi tindakan penyelewengan anggaran atau korupsi.

Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka Gelar Festival Antikorupsi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kegiatan tersebut diselenggarakan di kampus Univeritas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, 9-12 Desember 2014 dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Dunia.

Hadir dalam kesempatan ini Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono, Menteri Kumham Yasonai, dan Ketua KPK Abraham Samad. Mengawali sambutannya, Presiden mengingatkan pentingnya proses perizinan yang mudah dan cepat. Presiden menceritakan pengalamannya sewaktu menjabat walikota yang mencoba menulusuri proses perizinan dengan mengikuti orang yang ingin memperoleh izin SIUP.

Mestinya, cerita Presiden, izin itu selesai dengan proses pengetikan jenis izin usaha dalam lembaran blanko SIUP yang menurut pantauannya bisa selesai hanya dua sampai tiga menit, tidak sampai berminggu-minggu. “Pasti ada apa-nya, pasti ada pungutan (kalau lama). Ini yang terjadi,” tandas Presiden.

Presiden mengaku bahwa dua minggu yang lalu, dirinya baru menyampaikan kepada para gubernur untuk diteruskan ke seluruh kota dan kabupaten agar dan harus mempunyai model layanan one stop services sehingga perizinan bisa selesai secepatnya. “Ini bukan persoalan yang sulit,” ujar Presiden.

Selain masalah perizinan, Presiden menggarisbawahi soal anggaran. Menurutnya, kalau ada e- budgeting dan cash management, sistem yang lazim dilakukan perbankan, itu mudah sekali kontrolnya. “Saya sebagai Presiden bisa cek keuangan di Provinsi, Kabupaten/Kota, dan di online dengan Kemenkeu, ini preventif. Kalau sudah sulit, masuknya ke penegakkan hukum KPK, Kejaksaan Kepolisian,” terang Presiden.

“Kalau perbankan bisa, kenapa kita tidak bisa,” tambahnya.

Sistem lainnya yang harus dibangun, menurut Presiden Jokowi adalah, mengubah pola piker atau mindset. Menurutnya, ini pekerjaan yang sangat sulit. Untuk mengimplementasikan sistem tersebut dalam pandangan Presiden, dibutuhkan kemauan keras dan niat kuat.

Tidak kalah pentingnya adalah membangun kepercayaan. Kalau rakyat percaya Pemerintah, kerjanya itu enak sekali. Rakyat percaya Pemerintah, dan Pemerintah memberikan pelayanan terbaik. “Butuh waktu, tidak bisa sehari dua hari bisa selesai. Ekonomi, kemakmuran dan kesejahateraan negara bisa dijaga,” pungkas Presiden.

Sementara itu Ketua KPK Abraham Samad dalam sambutannya mengatakan, bulan Desember ini merupakan bulan istimewa bagi KPK dan bertepatan dengan ulang tahun KPK.

“Tidak terasa KPK sudah 14 tahun melakukan kiprahnya. Secara usia masih muda, tapi dituntut memberantas korupsi, ini tantangan,” ujar Samad.

Dikatakan Samad, saat ini praktek korupsi sangat marak dan menjadi isu media. Ini sangat mengusik bangsa, sampai kapan ini berhenti. Sampai kapan bangsa ini dinodai praktek korupsi. “Dulu kita melawan penjajah. Sekarang kita dijajah oleh bangsa sendiri dengan orang-orang rakus menghisap harta kekayaaan bangsa,” ujar Samad.

Dalam forum tersebut Samad menegaskan kembali optimismenya dalam memberantas korupsi. “Saya tegaskan, kedepan harus optimis dalam memberantas korupsi. Seperti diungkapkan Presiden bahwa dalam memberantas korupsi harus dengan keras dan kerja keras,” tegas Samad.

Dalam kesempatan tersebut Abraham Samad juga mengungkapkan survei yang dirilis International Transparancy (IT) bahwa Indeks Pemberantasan Korupsi (IPK) kita naik dari 22 menjadi 24. Posisi Indonesia dalam urutan IPK juga turun, berada di urutasn 107 setelah sebelumnya berada di posisi urutan 114. Menurut Samad, ini semua menjadi bukti ada hasil dari pemberantasan korupsi meski tidak signifikan. “KPK berusaha menutup celah praktek korupsi, dan upaya pencegahan lain. KPK juga aktif melakukan supervisi terutama dalam pengadaan barang dan jasa,” tukas Samad.

Usai pembukaan, Presiden Jokowi berkesempatan meninjau sejumlah stand pameran. Presiden juga melihat sejumlah barang gratifikasi di antaranya sebuah bass guitar yang sebelumnya milik Presiden, hadiah dari salah musisi band terkenal Metallica. (dm/dm)