Jakarta (Kemenag)--- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag Nur Syam memberi tenggat waktu hingga akhir November 2017 kepada seluruh Satuan Kerja (Satker) di Kementrian Agama baik pusat dan daerah untuk menuntaskan sejumlah kendala di delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi.

Penegasan tersebut disampaikan Nur Syam di hadapan seluruh pejabat Kemenag, Kanwil, Rektor dan pimpinan PTKI/PTKIN se Indonesia dalam gelaran Reformasi Birokrasi (RB) Discussion dengan tajuk ‘Kupas Tuntas Reformasi Birokrasi Kementrian Agama’ di Auditorium HM Rasjidi, Gedung Kemenag Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (23/11).

“Kita harapkan matrik output dari diskusi Reformasi Birokrasi ini dapat segera dilaksanakan hingga akhir November 2017. Ini menjadi penting karena Kemenag sekarang dalam penilaian Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), “ ujar Nur Syam.

Diskusi ‘Kupas Tuntas Reformasi Birokrasi Kementrian Agama’ dipimpin Sekjen Nur Syam dipandu Inspektur Jenderal (Irjen) M Nur Kholis Setiawan dan Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemenag, Aprizal Zen.

Dalam diskusi yang berlangsung alot tersebut disepakati sejumlah persoalan yang mesti segera ditindaklanjuti seperti membentuk dan memilih agen perubahan di semua satker secara online serta melakukan evaluasi.

Termasuk sosialisasi tentang Keputusan Menteri Agama (KMA) No.582/2017 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kemenag 2015-2019. Pasalnya Road Map RB ini masih banyak dikeluhkan oleh Kanwil Kemenag dan para rektor lantaran minimnya sosialisasi.

Begitu juga dengan regulasi yang hingga kini masih ditemukan tumpang tindih sehingga membutuhkan kebijakan tentang regulasi.

Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi Kemenag yakni, organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik dan mental aparatur.

Menurut Sekjen Nur Syam, penuntasan agenda reformasi birokrasi masih banyak ditemukan berbagai tantangan yang dihadapi. “Jadi diperlukan peran aktif Tim kelompok Kerja (Pokja) dan agen perubahan untuk melakukan inovasi terhadap implementasi pada delapan area perubahan reformasi birokrasi Kementrian Agama,” ujarnya.

Nur Syam menambahkan, gelaran Reformasi Birokrasi (RB) Discussion dengan tajuk ‘Kupas Tuntas Reformasi Birokrasi Kementrian Agama’ merupakan salah satu kunci bahwa Kemenag mendukung sepenuh hati reformasi birokrasi yang selaras dengan program pemerintahan Jokowi-JK. (Benny Andriyos)