Jakarta (Kemenag) --- Kondisi riset di Indonesia masih carut marut. Lembaga riset tersebar di berbagai lembaga, di berbagai tingkatan, dan berbagai batas kewenangan. Data yang dihasilkan pun amat beragam. Akibatnya, membudayakan kebijakan publik berbasis hasil riset menjadi hal yang menantang. Penguatan dan pengembangan lembaga riset karenanya menjadi pekerjaan rumah yang serius.

“Perlu upaya penyatuan kelembagaan riset dari seluruh unit penelitian yang ada pada insititusi pemerintah ke dalam Kemenristek atau digabungkan dengan perguruan tinggi sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi,” demikian dikatakan Sekretaris Badan (Sesban) Litbang dan Diklat Kemenag M Ishom saat berbicara pada forum “Mencari Format Penguatan dan Pengembangan Riset di Indonesia” yang digelar Tempo Institute di Jakarta, Kamis (09/05).

Menurut Ishom, penyatuan ini diperlukan agar agenda riset terintegrasi sesuai bidang keilmuan pada setiap fakultas dan prodi yang ada di perguruan tinggi/universitas. “Pekerjaan riset menjadi terintegrasi dan terinterkoneksi antara idealitas serta realitas kebutuhan bangsa Indonesia,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Ishom, dalam rangka penguatan, diperlukan usaha sistematis untuk meningkatkan kapasitas (kualifikasi dan kompetensi) peneliti. Kualifikasi peneliti minimal berpendidikan S2 dengan karir puncak hingga level Ahli Peneliti Utama, minimal jumlahnya sebanyak 50% dari jumlah peneliti. Profesionalitas mereka akan diukur dari meningkatnya jumlah publikasi, diseminasi, dan sitasi hasil penelitian.

“Identifikasi kepakaran para peneliti baik data profiling, konsentrasi, maupun passion para peneliti pada bidang/area penelitiannya juga diperlukan. Dan, tidak kalah penting adalah adanya reward dan punishment yang tegas dan jelas bagi kinerja para peneliti,” ujarnya.

Ishom memandang pentingnya sinergitas antara pemerintah, akademisi, dan dunia usaha dalam pengembangan dunia riset di Indonesia. Seiring masih terbatasnya anggaran, peneliti juga harus lebih fokus dan memiliki skala prioritas dalam riset, baik ilmu terapan maupun ilmu murni.

Kegiatan ini diikuti sejumlah pihak, antara lain Sesditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti, utusan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Komisi XI DPR, LPDP, LIPI, CSIS, dan sejumlah akademisi. (Dewindah)