Jakarta (Kemenag) - Rapat Koordinasi Evaluasi Pencapaian Target Penyerapan Anggaran Kemenag tahun 2017resmi ditutup Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nur Syam, Selasa (15/8).

Nur Syam dalam arahannya menyampaikan, terkait dengan serapan anggaran, meskipun kita belum optimal dengan capaian 52 persen per hari ini, namun itu adalah gambaran sesungguhnya kita sudah bekerja optimal.

“Namun seperti arahan Menag, kita harus bekerja keras untuk capaian serapan 93, 50 persen, itu tentu tidak mudah, dengan kerja keras, tentu banyak hal kita lakukan, kita harus bekerja opimal,” ujar Sekjen.

Terkait ketercapaian progran dan kegiatan, Sekjen berharap, hal-hal yang sudah benar (on the track) terkait serapan anggaran, kegiatan serta program kita harus tingkatkan. Ia mengilustrasikan, kita harus meningkatkan Lakip kita, Lakip kita 68,17 dengan Lima indikator, tahun 2016, dari 62,02 tahun 2015, meningkat signifikan.

“Tahun 2017 kita sudah berada di 75, skor yang kita miliki dari penilaiann reformasi birokrasi, dari hasil penilaian mandiri, kita sudah mencapai 68 persen, dan angka 75 persen bisa kita capai sebagai bagian dari reformasi birokrasi,” katanya.

Ditambahkannya, dengan angka 75 persen, kita sudah masuk kualifikasi nilai BB, angka yang kita inginkan. Menurutnya, penilaian reformasi birokrasi oleh Kemenpan RB, sudah mencapai 69,14 dengan 8 indikator.

“Kita tentu ingin angka ini kita tingkatkan tahun 2017, oleh karena itu, sisa waktu yang tersedia harus kita optimalkan, dalam rangka banyak hal untuk ketercapaian program dan kegiatan,” tuturnya.

Dikatakan Sekjen, tahun 2016 kita memperoleh banyak penghargaan, dan di tahun 2017 ini kita mengawali dengan penghargaan dari UKP Pancasila atas keberhasilan penyelenggaraan Idul Fitri dan Ramadhan.

Dalam kesempatan tersebut, kepada seluruh pimpinan Kemenag, Sekjen minta untuk membuat matrik serapan anggaran, dengan matrik tersebut kita bisa merumuskan revisi lebih cepat.

Kemudian, lanjutnya, dengan membuat matrik, pagu minus bisa kita deteksi dari awal, juga pagu plus, misal ada peluang belanja pegawai kita lebih, lalu bisa kita cermati, lalu lakukan perubahan revisi pagu plus atau minus untuk dilalokasikan ke mana.