Jakarta (Pinmas) - Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin berharap Pemerintah Thailand dapat memberikan suasana teduh bagi warga Thailand Selatan dengan cara tidak menonjolkan kekuatan militer yang bisa menyebabkan warga setempat merasa tercekam. "Berilah suasana keteduhan dan lakukan pendekatan dialog," kata Sjafrie ketika dimintai pendapatnya seusai memberikan paparan di hadapan Pusat Pemerintahan Provinsi Perbatasan Thailand Selatan (The Southern Border Province Administative Center of The Kingdom of Thailand/SBPAC) yang berkunjung ke kantor Kementerian Agama, di Jakarta, Jumat (05/04).

Delegasi SBPAC berada di Indonesia selama empat hari, dari 4 - 7 April 2013. Selain bermaksud bersilaturahmi, mereka juga mencari informasi tentang kehidupan agama dan kerukunan agama, dan mencari solusi atas konflik di Thailand Selatan. Delegasi dipimpin sekretaris SBPAC Kol.Pol Tawee Sodsong dengan jumlah peserta 36 orang, yang berasal dari kalangan ulama, pimpinan majelis agama Buddha dan tokoh masyarakat dari daerah itu. Sjafrie menjelaskan, kondisi di Thailand berbeda dengan di Indonesia. Tentara di sana lahir tidak seperti Indonesia, yang lahir dari rakyat dan tumbuh bersama rakyat. Karena itu, dalam pendekatannya pun harus berbeda untuk menyelesaikan konfliknya.

Indonesia sangat menghormati kedaulatan negeri Gajah Putih itu. Di kalangan negara-negara ASEAN, kata dia, prinsip menghormati kedaulatan itu sangat diperhatikan. Ketika Thailand meminta dukungan untuk menyelesaikan konflik di Thailand Selatan, pemerintah Indonesia memberi kontribusi positif. Hubungan bilateral Indonesia-Thailand hingga kini cukup baik. Terkait konflik di Thailand Selatan, Sjafrie menyambut gembira permintaan pimpinan Komite Pattani Islami, Waedueramae Maminchi atau Hj. Abdulrahman Daud agar pemerintah Indonesia ikut memainkan perannya untuk mengatasi konflik di negeri itu dengan pendekatan dialog seperti yang dilakukan di Aceh.

Menurut Sjafrie, ada hal yang perlu diperhatikan di Thailand Selatan. Yaitu kehadiran enam faksi. Faksi yang ada itu belum memiliki kesamaan perjuangan, bahkan ada faksi yang antipemerintah. Faksi-faksi itu harus disatukan dahulu dengan persepsi yang sama. Memang hal ini tidak mudah, tetapi untuk menuju damai di daerah itu perlu adanya satu kesadaran pentingnya perdamaian. Pemerintah Indonesia sejak 2010 - 2012 selalu mengadakan komunikasi dengan pemerintah Thailand. Spirit ASEAN dan semangat kebersamaan sudah terbangun. Pemerintah Indonesia sudah memberikan solusi, yaitu di antaranya agar pemerintah setempat lebih mengedepankan kekuatan dialog dan memberikan suasana teduh pada masyarakat setempat.

Sekretaris SBPAC Kol.Pol Tawee Sodsong mengatakan, pihaknya menyambut gembira solusi yang disampaikan Wamenhan tentang langkah-langkah perbaikan menuju perdamaian di Thailand Selatan. Tujuan delegasi datang ke Indonesia memang untuk mencari masukan untuk perbaikan di wilayah itu. Utamanya mengurangi tindak kekerasan, dapat memberi pemahaman terhadap kelompok yang antipemerintah dan menghilangkan rasa curiga antara penganut agama di negeri itu.

Maroning Salaming dari wakil majelis agama Islam (Sheikhul Islam Office of Thailand) berharap, pemerintah Indonesia dapat membuka diri untuk kerja sama bidang pendidikan dengan universitas di wilayah selatan Thailand, seperti Universitas Yala dan perguruan negeri tinggi Islam lainnya. Maroning juga berharap Indonesia juga dapat mendukung Thailand Selatan mengembangkan bahasa Melayu atau Indonesia hingga dapat diajarkan di wilayah itu. Pengajar dari tanah air bisa dikirim ke Thailand agar Bahasa Indonesia bisa dipahami di wilayah yang sekitar tujuh juta warganya beragama Islam. "Saya kira, pemerintah bisa membantu," harap Maroning. (ant/ess)