Jakarta, 25/1 (Pikda) - Depag menghentikan proses penegerian 600 madrasah baik Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) maupun Madrasah Aliyah (MA) di seluruh Indonesia, kecuali untuk kabupaten yang belum memiliki madrasah negeri. "Kami ingin madrasah itu didukung masyarakat dan dapat diberdayakan oleh masyarakat sendiri, jadi tak perlu dinegerikan atau diambil alih pemerintah, karakternya sudah seperti itu sejak dulu," kata Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag, Jahja Umar PhD dalam penandatanganan naskah kesepahaman dan kerjasama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya di Jakarta, Rabu. Pendidikan di Depag, ujarnya, karakternya berbeda dengan pendidikan umum yang dikelola Depdiknas yang sebagian besar merupakan sekolah negeri sementara sekolah swastanya hanya sebagian kecil. "Madrasah itu 91,6 persen merupakan madrasah swasta yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat, sedangkan hanya 8,4 persennya madrasah negeri yang didirikan dan dikelola pemerintah," katanya. Dikatakan, ke depan pemerintah akan mendukung madrasah-madrasah swasta dengan lebih banyak memberi bantuan kepada mereka. "Seharusnya memang begitu, masak sudah bagus-bagus masyarakat berinisiatif ikut mencerdaskan bangsa dengan mendirikan madrasah untuk masyarakat kurang mampu, eh masih didiskriminasikan, dipinggirkan dan tak dibantu," katanya. Sistem yang digunakan pihaknya ke depan, ujarnya, tidak lagi membagi rata alokasi anggaran untuk madrasah, misalnya dari Rp4 miliar dibagi untuk 90 madrasah masing-masing Rp5 juta seperti di masa lalu. "Itu tidak efektif, Rp5 juta tidak akan menjadi apa-apa. Tahun ini saya hanya ingin memberi bantuan kepada madrasah yang `highly goal oriented`, hanya beberapa tetapi efektif," katanya. Jadi alokasi Rp4,5 miliar hanya akan dikucurkan untuk 10 madrasah yang memiliki komitmen pendidikan dan `track record` baik, sehingga yang diperoleh mereka pun akan cukup untuk program yang kemajuannya bisa terlihat hasilnya, ujarnya. "Ajukan saja programnya apa, nanti kita bicarakan indikator penilaiannya, kemajuan yang harus dicapai sejauh apa, lalu kita buat kontrak bahwa mereka harus mencapai target sekian," katanya. Dari 10 madrasah yang terpilih mendapat anggaran tersebut, sembilan madrasah merupakan madrasah yang dikelola oleh masyarakat (swasta), hanya satu yang milik pemerintah (negeri). (ant/atn)