Dewan Panggil Kanwil Depag Terkait Sumsel Jadi Embarkasi Haji

Palembang, 21/4 (Pinmas) - Komisi IV DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) dalam waktu dekat bakal memanggil Kanwil Departemen agama setempat sehubungan dengan kesiapan provinsi itu menjadi embarkasi haji. "Kita akan rapat dengan instansi terkait yakni Kanwil Depag, PU Cipta Karya, Dinas Perhubungan dan angkasa Pura mengenai kesiapan Sumsel menjadi embarkasi haji," kata Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, H.Ibnu Hajar Dewantara sehubungan adanya pernyataan Menag agar provinsi itu menyiapkan tim lobi di Palembang, Jumat.

"Kalau memang nantinya disepakati menyiapkan tim lobi maka akan kita lakukan," katanya. Tetapi, menurut komisi IV tidak perlu tim lobi selama provinsi itu dapat memenuhi persyaratan teknis maka tidak ada masalah lagi bagi Sumsel untuk menjadi embarkasi haji.Menurut dia, Sumsel sebagai embarkasi adalah suatu program final bagi provinsi itu untuk memberi kemudahan kepada jemaahnya yang akan melaksanakan ibadah haji. Selain itu bermanfaat bagi perekonomian rakyat Sumsel karena implikasi dari embarkasi haji banyak sekali partisipasi yang harus diberikan masyarakat Sumsel dalam berbagai profesi guna memenuhi kebutuhan jemaah yang akan berangkat dari daerah itu, kata Ibnu.

Pada keputusan final itu juga terkandung maksud bahwa Sumsel memberi kemurahan atau ongkos yang lebih ringan kepada jemaah, bila berangkat dari embarkasi Palembang.Menurut dia, akibat dari keputusan final itulah Sumsel bertekad untuk melengkapi segala fasilitas yang dibutuhkan untuk bisa menjadi embarkasi.Ia mengatakan, tertundanya Sumsel menjadi embarkasi pemberangkatan tahun 2005/2006, karena kebijakan dari Pemerintah Pusat bahwa embarkasi Sumsel harus menggunakan pesawat berbadan lebar dengan muatan jemaah lebih dari 650 orang.Dari kebijakan tersebut Sumsel sudah protes keras kepada Pemerintah Pusat khususnya Komisi E pada waktu itu dan DPRD pada umumnya, karena Sumsel harus menggunakan pesawat berbadan lebar dengan muatan 650 jemaah adalah perlakuan khusus dan tidak adil.

Indonesia sebagai embarkasi haji selain Surabaya dan Jakarta, pesawatnya adalah pesawat sedang yaitu pesawat dengan muatan 450 jemaah.Sumsel kemudian menerima persyaratan untuk memperpanjang landasan pacu dan telah menganggarkannya melalui APBD untuk pembebasan tanah dan APBN telah menggangarkan perpanjangan landasan, dimana pada saatnya bisa digunakan.Kemudian disebut-sebut Sumsel harus mempunyai asrama haji untuk menampung jemaah dan melalui APBD juga dianggarkan untuk membangun asrama tambahan dan pada saatnya nanti siap digunakan, walaupun sebetulnya sistem pemberangkatan tidak menginap, karena jarak tempuh dari daerah bisa dihitung dalam hitungan jam.

Artinya bila tidak ditambah sebenarnya sudah cukup, tetapi tetap dianggarkan untuk pembangunan asrama haji dan pada saatnya siap digunakan, karena Sumsel baru menjadi embarkasi tidak bisa dilihat hari ini, konteks pembangunannya bertahap apalagi menggunakan dana APBD.Pada 31 Desember 2005 dana untuk embarkasi sudah disepakati DPRD dan Pemprov yang tertuang di dalam Perda, jadi kalau Menag perlu tim lobi yang handal untuk menjelaskan kesiapan Sumsel menjadi embarkasi haji penuh dengan nuasa politik."Pada dasarnya tidak perlu ada lobi politik lagi ke Jakarta, karena kita tinggal melengkapi saja," katanya.Sehubungan dengan itu Komisi IV akan ketemu dengan unit intansi terkait mengenai kesiapan embarkasi haji, tambahnya. (Ant/Ba)