Jayapura, 23/3 (Pinmas) - DPR Papua, Lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Para Tokoh Agama mengeluarkan pernyataan sikap kepada Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyampaikan kekecewaan atas kunjungan kerja Menkopolhukam ke Jayapura, pada tanggal 17 Maret 2006. Salinan pernyataan sikap itu diterima ANTARA di Jayapura, Rabu, isinya berupa pernyataan sikap para petinggi di Papua yang kecewa karena dalam kunjungan kerja di Jayapura itu Menkopolhukam, Widodo AS dan rombongan tidak mengaakan dialog dengan warga.

Selama di Jayapura Menkopolhukam dan rombongan hanya mengunjungi keluarga yang berduka dan korban-korban cedera akibat bentrokan dalam aksi unjukrasa di Abepura yang saat itu menjalani perawatan di rumah sakit.Selanjutnya pada pertemuan di Markas Kodam XVII Trikora, Menteri hanya memberikan sambutan-sambutan tanpa membuka peluang dialog.Pernyataan sikap para petinggi di Papua yang akan disampaikan kepada Presiden RI itu untuk menunjukkan rasa keprihatinan yang sangat mendalam atas sikap Menkopolhukam dan rombongan yang tidak membuka dialog yang disebut sebagai cermin sikap pemerintah pusat yang dianggap tidak serius dalam menangani persoalan Papua.

Mereka membandingkan sikap pemerintah dalam menangani kasus di Provinsi nangroe Aceh Darussalam (NAD). Pernyataan sikap bersama itu masing-masing ditanda tangani oleh pimpinan DPRP yaitu Wakil Ketua I Komarudin Watubun,SH, Wakil Ketua II, Ev Yop Kogoya, tiga pimpinan MRP, yakni, Drs. Agus A.Alua, M.Th (Ketua), Ir. Frans Wospakrik, MSc (Wakil Ketua II) dan Dra.Hanna Hikoyabi (Wakil Ketua II).

Pimpinan Agama yang menandatanganinya adalah Uskup Jayapura selaku Mandataris Uskup Se-Papua, Mgr Leo Laba Ladjar,OFM, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia wilayah Papua, Pdt. Herman Saud, M.Th, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Pentekosta di Indonesia Provinsi Papua, Pdt Andreas Ayomi, M.Th, Ketua Persekutuan Injili Indonesia wilayah Papua, Pdt. Lipius Biniluk, S.Th. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua, Drs. Hj. Zubeir D. Husein, Wakil Ketua I Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Papua, I.MG.Sunartha, S.Sg.MM. dan Sekretaris Majelis Budhayana Indonesia Papua, Pandita Arya Bodhi Jasmani. Pernyataan sikap bersama itu, hari Kamis dibawa ke Jakarta untuk diserahkan kepada Presiden RI.(Ant/myd)