Jumlah Rombongan Tim Pengawas Haji DPR Perlu Dikurangi

Madinah, 27/01 (Pikda) -- Ketua Komite Independen Pemantau Haji Indonesia (KIPHI) H. Hengky Hermansyah menyarankan jumlah rombongan tim pengawas haji DPR di Arab Saudi pada tahun-tahun mendatang dapat dikurangi jumlahnya agar tidak terlalu membebani uang rakyat. "Cara kerja tim pengawas haji DPR juga kurang efektif serta waktu pemantauannya tidak strategis," katanya di Madinah, Kamis, saat menyampaikan butir-butir usulan perbaikan ibadah haji di tahun mendatang.

Dalam catatan KIPHI, pada musim haji 2006 atau 1426 H ini, ada 35 anggota DPR lintas fraksi dan komisi yang datang ke Arab Saudi untuk memantau pelaksanaan ibadah haji. Sebanyak sembilan anggota DPR datang pada 12 Desember 2005, lima anggota DPR datang pada 3 Januari 2006, dan 21 anggota DPR datang pada saat puncak pelaksanaan ibadah haji. Dengan jumlah rombongan besar ini, kata Hengky, telah terjadi pemborosan uang rakyat sementara waktu peninjauan anggota DPR itu sangat minim dengan cara yang sesingkat-singkatnya.

"Cara peninjauan seperti ini tentu diragukan oleh rakyat. Sistem pemantauan harus diubah dengan cara wakil rakyat itu berada bersama selama pelaksanaan ibadah haji," katanya. Selain itu, dalam butir-butir perbaikan ibadah haji, KIPHI juga mengusulkan perbaikan pelayanan perumahan jamaah haji baik di Makkah maupun di Madinah agar dekat dengan Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi, meski dengan resiko adanya kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) mendatang.

Pada kesempatan itu, Hengky juga meminta pemerintah membenahi keberadan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) di tanah air, terutama KBIH yang sering menimbulkan masalah, dalam arti hanya mengedepankan kepentingan bisnis semata. Menurut Hengky, KBIH telah melebihi kewenangannya sebagaimana tertulis dalam UU nomor 17/1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

KBIH sebagai penyelenggara swasta yang merupakan perpanjangan tangan Departemen Agama (Depag) sebagai pengemban UU Perhajian dalam hal memberikan bimbingan manasik haji, dinilai telah turut campur mempengaruhi tugas dan kewenangan para petugas haji di Arab Saudi. "Munculnya demo kecil atas berbagai bentuk ketidakpuasan, sering kali dipelopori oleh KBIH," katanya. (Ant/myd)