Denpasar 22/02 (Pinmas) - Kanwil Departemen Agama Propinsi Bali memfasilitasi Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), majelis tertinggi umat Hindu di Bali yang selama ini kepengurusannya "kembar" untuk rukun dan bersatu. "Kedua kepengurusan masing-masing PHDI versi Ubud dengan ketua harian, I Gusti Rai Andayana dan PHDI Versi Ubud dengan ketua harian, I Made Artha," kata Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Bali, I Gusti Made Ngurah, di Denpasar, Rabu.

Ia mengatakan, kedua kepengurusan telah mengadakan pertemuan dengan Ketua DPRD Bali, Ida Bagus Putu Wesnawa, yang telah sepakat melebur diri dalam satu kepengurusan. Dengan dilandasi atas kesadaran dan saling pengertian kedua belah pihak, dalam melebur kepengurusan yang kembar menjadi satu, akan didahului dengan pertemuan para sulinggih (pemimpin upacara keagamaan umat Hindu).

"Kami segera akan mengundang para sulinggih untuk mencari jalan yang terbaik melebur kepengurusan kembar PHDI, sekaligus menyelesaikan kemelut yang terjadi berlarut-larut," kata Gusti Ngurah. Ia menjelaskan, sesuai saran Ketua DPRD Bali, kedua pengurus harian PHDI tersebut menyambutnya secara baik untuk rukun dan bersatu kembali. Namun satu hal yang ditekankan, pendapat umat selama ini ada tidaknya pengurus PHDI sama saja.

"Kesan dalam umat yang demikian itu diharapkan dapat dihilangkan, setelah kepengurusan kembar itu dapat dilebur menjadi satu," harap Gusti Ngurah. Kepengurusan tunggal PHDI Bali diharapkan dapat direalisasi secepatnya, menjelang berlangsungnya Mahasabha (pertemuan besar) IX PHDI pusat yang rencananya berlangsung di Taman Mini Indonesia Indah, 8 September 2006. Ketua Umum Panitia Mahasabha IX PHDI Pusat, Sang Nyoman Suwisma, juga mengharapkan kepengurusan PHDI Bali yang selama ini kembar diharapkan sudah menjadi satu menjelang berlangsungnya Mahasabha.

Upaya menyatukan dualisme kepengurusan PHDI itu antara lain dengan mempercepat pelaksanaan pertemuan luar biasa. Para pengurus dari kedua belah pihak sudah ada niat untuk rukun dan bersatu. "Untuk mewujudkan persatuan dan kerukunan, masing-masing pihak seyogyanya bisa menerima kelebihan dan kekurangan untuk bersama-sama memberikan pelayanan yang terbaik kepada umat," harap Suwisma. (Ant/Ba)