Jakarta, 22/02 (Pinmas) - Kekurangan guru madrasah pada 2005 mencapai 120.335 orang, namun masalah tersebut belum terpecahkan hingga kini, kata Dirjen Kelembagaan Agama Islam, Depag Yahya Umar, di Jakarta, Rabu. "Itulah ketidakadilannya, mestinya jangan hanya yang di Depdiknas saja yang guru-guru honorernya diangkat," kata Yahya saat mempersiapkan diri untuk Raker dengan Komisi VIII DPR.

Kekurangan guru tersebut terdiri dari 38.571 orang guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) setingkat SD, 60.062 orang guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) setingkat SMP dan 21.702 guru Madrasah Aliyah (MA) setingkat SMU. Sedangkan guru madrasah yang tersedia total hanya 524.679 orang, yakni 215.439 orang untuk MI, 218.799 untuk MTs dan 90.441 orang untuk MA.

Kekurangan guru itu paling banyak terdapat di Jawa Timur yang mencapai 18.649 orang, disusul Jawa Barat 16.223 guru dan Jawa Tengah 15.822 orang. Yahya mengatakan, berbeda dengan sekolah umum di bawah Depdiknas, madrasah di bawah koordinasi Depag 91,6 persen adalah milik masyarakat, sisanya 8,4 persen baru milik pemerintah. "Tetapi kan bukan berarti tak boleh dibantu, justru mereka telah menolong pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa dengan modal yang minim," katanya.

Jika dibandingkan kekurangan guru di madrasah swasta dan negeri, kekurangan guru di madrasah negeri sebanyak 30.924 orang sedangkan di madrasah swasta mencapai 89.411 orang. Ia juga mengakui rendahnya kualitas madrasah akibat modal masyarakat yang juga minim sehingga berpengaruh pada kualitas muridnya. Data Depag, kualitas kelulusan madrasah lebih rendah dibanding sekolah umum, misalnya pada tahun ajaran 2004/2005 tingkat kelulusan MTs 79,20 persen sementara SMP 80,52 persen, begitu pula dengan MA 71,35 persen lebih rendah dari SMA dan SMK 74,39 persen, seluruhnya diukur dengan standar kelulusan 4,26. Sedangkan angka `drop out` pada madrasah pada 2004/2005 untuk MI mencapai 22.489 murid (0,71 Persen), MTs mencapai 28.866 murid (1,36 persen), dan MA 7.763 murid (1,04 persen).(Ant/BA)