Kemenag & Majelis Desa Adat Bali Bahas ISKCON

Denpasar (Kemenag) ---  Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kemenag RI,
Tri Handoko Seto  menggelar dialog dengan Majelis Desa Adat (MDA) Bali, Rabu (11/8/2021) siang. Pertemuan yang digelar di Kantor Majelis Desa Adat Provinsi Bali ini bertujuan untuk menggali informasi dan pokok perkara berbagai permasalahan yang dihadapi umat Hindu, khususnya polemik International Society for Krishna Consciousness (ISKCON). 

“Kita mau mendengarkan keseluruhan aspirasi dari masyarakat Hindu khususnya di Bali, agar solusi yang kita dapatkan nantinya benar-benar menjadi solusi yang terbaik dan terus menjadikan Bali sebagai barometer toleransi Indonesia,” ungkap Tri Handoko Seto.  

Ia mengungkapkan, selama ini Ditjen Bimas Hindu Kemenag RI telah berkoordinasi secara aktif dengan berbagai lembaga pemerintah lainnya untuk menyusun skema penyelesaian permasalahan ISKCON. 

“Sebelum ke Bali, kita sempat beberapa kali menggelar rapat lintas sektor untuk menerima masukan juga. Karena banyak aspek formal yang harus kita kaji dan pertimbangkan,” sambungnya 

Selain Dirjen Bimas Hindu Kemenag RI dan pengurus MDA Bali, dialog tersebut juga melibatkan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Utusan Kantor Staf Presiden (KSP) dan Staf Khusus Menteri Agama RI. 

“Komnas HAM sebenarnya sudah menerima surat dan kajian dari MDA Bali.  Namun kami ingin lebih jauh berdialog mengetahui latar belakang dan perspektif soal kasus ISKCON ini,” tutur Komisioner Komnas HAM Beka Ulung yang turut hadir dalam pertemuan tersebut. 

Menanggapi pertanyaan tersebut, Ketua MDA Bali yang diwakili oleh Wakil Bidang Kelembagaan SDM dan Pemerintahan, Made Wena menyampaikan bahwa gerakan yang dilakukan MDA Bali merupakan bagian dari keresahan masyarakat Hindu khususnya di Bali yang lekat dengan adat, tradisi, dan upakara. 

“Ada beberapa aktivitas dan pokok-pokok permasalahan yang secara langsung dan tidak langsung kami indikasikan menyinggung dan melecehkan tatanan beragama sesuai dengan ajaran Hindu khususnya Bali,” ungkapnya 

Pertemuan yang berlangsung selama dua jam tersebut, melahirkan beberapa catatan penting. Di antaranya, bahwa selama proses pencarian solusi, setiap unsur kelembagaan bersama-sama mencegah terjadinya eskalasi nasional. Selain itu, disepakati bahwa solusi yang akan dihadirkan harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan menjaga tatanan kehidupan beragama di Indonesia.