Jakarta (Kemenag) --- Presiden Joko Widodo telah melantik jajaran pimpinan baru Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) periode 2022 - 2027 pada 18 Oktober 2022. Ini merupakan jajaran kepengurusan yang kedua sejak BPKH kali pertama dibentuk pada tahun 2017.

Pengelolaan dana haji mencakup empat hal, yaitu: Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, baik setoran awal maupun setoran pelunasan. Selain itu, pengambangan dana haji, pembiayaan operasional haji, dan Dana Abadi Umat (DAU). Sejak terbentuk BPKH, Kementerian Agama ke depan hanya akan mengelola pembiayaan operasional haji saja.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan bahwa Kemenag dan BPKH memiliki peran masing-masing dalam penyelenggaraan ibadah haji. Untuk itu, mempererat sinergi dan memperkuat koordinasi di antara keduanya menjadi sangat penting.

"Sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2014, BPKH dan Kementerian Agama adalah dua institusi yang tidak bisa dipisahkan dalam melakukan pelayanan terhadap jemaah haji," ujar Menag saat menerima kunjungan jajaran pimpinan baru BPKH periode 2022-2027 di Kantor Kementerian Agama RI, Jakarta, Selasa (8/11/2022).

"Kalau memungkinkan, supaya antara Kementerian Agama dan BPKH semakin erat, tolong dibikin semacam tim penghubung seperti yang sudah Kementerian Agama lakukan bersama DPR Komisi VIII," lanjutnya.

Menurut Menag pembentukan tim penghubung ini perlu diupayakan supaya dinamika komunikasi antara BPKH dan Kemenag bisa lebih cepat dan progresif dalam merespon situasi yang terus berubah.

"Misalnya dalam menyikapi keputusan pemerintah Arab Saudi yang sering sekali berubah-ubah dan tidak dapat diprediksi dalam pelayanan jemaah haji. Hal ini tentu harus direspon cepat tidak hanya oleh Kementerian Agama, tetapi juga BPKH," jelasnya.

Menyikapi hal tersebut, Plt. Kepala BPKH Fadlul Imansyah mengungkapkan salah satu rencana program 100 hari pertama Anggota Badan Pelaksana BPKH, yaitu harmonisasi hubungan antar lembaga dengan seluruh stakeholder.

"Jadi ke depannya sampai dengan akhir tahun ini kami akan melakukan silaturrahmi dengan seluruh kementerian terkait, yang paling utama adalah Kementerian Agama, lalu juga Kementerian Keuangan," ungkap Fadlul.

"Menurut kami ini sangat penting bagi BPKH untuk dapat menjalankan tugas ke depannya supaya lebih efektif dan efisien," tambahnya.

Turut hadir, Sekretaris Jenderal Kemenag Nizar Ali, Ketua Dewan Pengawas BPKH Firmansyah Nazaroedin, Anggota Dewan Pengawas BPKH merangkap Stafsus Menag Ishfah Abidal Aziz, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief, serta jajaran Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPKH periode 2022-2027.