Makassar, 23/02 (Pinmas) - Kalau HMI benar-benar ingin melakukan islah atau penyatuan kembali HMI Dipo dan HMI MPO (Majelis Penyelamat Organisasi), maka Kongres XXV HMI (Dipo) yang sedang berlangsung di Makassar harus mewajibkan Ketua Umum PB yang baru nanti untuk melaksanakan hal itu. "Harus ada deklarasi di Kongres yang mengamanatkan islah ini sebagai tugas penting yang harus diselesaikan pengurus besar yang baru dalam jangka waktu tertentu," kata Tamzil Linrung, anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat dihubungi ANTARA melalui telepon dari Makassar, Kamis.

Menurut salah seorang deklarator HMI MPO dari Makassar, Sulsel ini, meski sudah 20 tahun terpecah menjadi HMI Dipo dan HMI MPO, namun ia optimistis peluang islah tetap terbuka, apalagi saat ini, masalah-masalah krusial yang menjadi biang perpecahan sudah tidak menjadi persoalan lagi yakni menyangkut azas tunggal Pancasila. HMI MPO didirikan di Jakarta pada 15 Maret 1986 oleh tokoh-tokoh HMI yang menolak keputusan Kongres HMI di Padang tahun 1986 yang menerima Pancasila sebagai azas organisasi. Tamzil mengatakan, upaya penyatuan kembali kedua kepengurusan HMI sebenarnya sudah diupayakan oleh berbagai pihak termasuk dirinya sejak beberapa tahun terakhir, namun diakui bahwa ada beberapa pihak yang belum menghendaki penyatuan tersebut.

"Namun bila ini merupakan tuntutan dari bawah, maka saya optimis sekali islah ini akan segera terwujud," ujarnya dan menambahkan, islah ini penting untuk memperkuat kembali peran HMI sebagai organisasi kader intelektual yang harus berbuat sesuatu yang nyata bagi masyarakat. Selama ini, peran HMI dalam memberikan kontribusi yang riil terhadap masyarakat makin melemah, karena organisasi kepemudaan bernafaskan islam ini cukup banyak terlibat dalam bidang pilitik yang kemudian menghasilkan tokoh-tokoh politik yang kemudian berebutan untuk menduduki kursi ketua KNPI dan kursi-kurji jabatan politik lainnya baik di pusat maupun daerah.

Ke depan, HMI harus memperbaiki sistim pengkaderannya agar tidak tertinggal dengan organisasi lain, karena saat ini, pesaing HMI sudah sangat banyak, khususnya dari kalangan LSM, yang memang menunjukkan karya nyatanya secara langsung terhadap masyarakat. "Sebab bicara soal HMI adalah bicara soal rakyat, karena perjuangan HMI adalah perjuangan untuk kepentingan masyarakat luas. Jadi HMI harus menunjukkan karya nyatanya terhadap masyarakat," ujarnya.(Ant/myd)