Kediri, 9/11 (Pinmas) - Pembentukan Otorita Pengembangan Madura harus mengedepankan kultur Islam yang telah berkembang di tengah masyarakat "Pulau Garam" itu ketimbang unsur-unsur lain yang melatarbelakangi permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Gubernur Jatim, Imam Utomo, mengenai badan tersebut. "Para ulama di Madura meminta agar kultur Islam lebih diutamakan dalam pembentukan Otorita Pengembangan Madura dibandingkan dengan faktor-faktor yang melatarbelakanginya seperti masalah ekonomi, pembangunan dan lain sebagainya," kata anggota DPR dari Dapil Madura, Mahfud MD saat ditemui di Kediri, Kamis. Menurut Mahfud yang baru menggelar acara silaturahmi dengan para konstituennya di Madura, sejumlah elemen masyarakat masih terpecah antara yang setuju dan tidak mengenai rencana pembentukan otorita tersebut. "Tapi sebagian besar ulama setuju dengan pembentukan itu, asalkan unsur kultur Islam tetap dikedepankan," ujar Rektor Universitas Islam Kadiri (Uniska) Kediri itu.Ia mengaku, sejak dirinya menjabat Menteri Pertahanan pada era pemerintahan Abdurrahman Wahid, telah muncul wacana tersebut, bahkan ada usulan Madura menjadi provinsi sendiri. Namun demikian, setelah dilakukan studi kelayakan, maka syarat untuk menjadi provinsi Madura harus memiliki lima kabupaten dengan memasukkan Kepulauan Sapudi sebagai wilayah kabupaten tersendiri, terpisah dari Kabupaten Sumenep. "Oleh sebab itu sebelum membentuk badan otorita, terlebih dulu harus ada studi kelayakan lagi," kata anggota DPR asal Pamekasan dari Fraksi PKB tersebut. Seperti diberitakan ANTARA sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Pemprov Jatim membentuk Otorita Pengembangan Madura, sejalan dengan dilanjutkannya pembangunan Jembatan Surabaya - Madura (Suramadu) yang ditargetkan selesai akhir tahun 2008. "Saya diperintahkan Presiden untuk segera membentuk otorita pengembangan wilayah Madura, termasuk konsep dan orang yang duduk di dalamnya," kata Gubernur Jatim, Imam Utomo, usai rapat terbatas soal pembangunan Suramadu di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (8/11). Dalam rapat tersebut yang juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Presiden Yudhoyono meminta agar pembangunan Suramadu, selain diikuti dengan pengembangan wilayah Madura, juga disertai penataan wilayah di daerah Bangkalan, Sampang, Sumenep, dan Pamekasan. "Jembatan Suramadu bukan hanya untuk hilir mudik orang saja, tetapi penting bagi pengembangan ekonomi Madura dan untuk itu harus ditata infra strukturnya seperti kebutuhan air, energi, jalan raya dan pelabuhan," katanya. Sementara itu, pemimpin induk pelaksana kegiatan pembangunan jembatan Suramadu, AG Ismail mengatakan, kelanjutan pembangunan Suramadu masih membutuhkan biaya sebesar Rp1,4 triliun dan disetujui untuk diambilkan dari APBN 2007 dan 2008. Menurut AG Ismail, total biaya pembangunan Suramadu sebesar Rp4,4 triliun yang antara lain juga dibiayai dari kredit ekspor dari pemerintah China Rp1,6 triliun, dana APBD Propinsi Rp400 miliar, dan sisanya APBN pemerintah pusat. Sementara itu Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto menambahkan, pihaknya akan meneruskan upaya penawaran pembangunan jalan tol dari Juanda Surabaya menuju Jembatan Suramadu yang terputus pembangunannya.Selain itu, pihaknya akan menawarkan pembangunan proyek air bersih di wilayah Madura yang terkenal sulit air tersebut.(Ant/Ims)