Makassar, 22/02 (Pinmas) - Pimpinan Ahmadiyah Sulawesi Selatan, Syaiful Uyun mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gowa memberlakukan ketentuan "wajib lapor" kepada dirinya bila hendak memasuki daerah tersebut. "Saya harus minta izin kepada Pemkab Gowa bila ingin masuk ke daerah itu. Kemungkinan mereka khawatir kalau saya masuk untuk berceramah di sana," jelas Uyun di Makassar, Rabu menanggapi pelarangan penyebaran ajaran Ahmadiyah di Kabupaten Gowa.

Uyun membantah bahwa ada organisasi Ahmadiyah di Kabupaten Gowa, karena itu ia heran ketika Pemkab Gowa mengeluarkan maklumat terhadap Ahmadiyah yang ditemukan di Dusun Manyampa, Desa Pattallikang, Kecamatan Manuju yang dituduh menyebarkan ajaran Ahmadiyah yang telah difatwakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1980 sebagai ajaran sesat. Menurut Uyun, Ahmadiyah bukanlah suatu agama, melainkan organisasi keagamaan seperti halnya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. "Kami menjalankan sholat seperti yang dipahami umat Islam kebanyakan dan tetap menjalankan ibadah puasa , rukun-rukun Islam yang kami pahami tidak ada bedanya dengan ajaran dalam Islam," jelas Uyun.

Hanya memang, katanya, Ahmadiyah ini memiliki keyakinan yang berbeda dengan paham Islam bahwa kenabian akan terus ada sampai hari kiamat dan nabi itu telah datang, nabi Isa yang dijanjikan telah turun, Imam Mahdi telah bangkit yang juga seorang Mujaddid abad 14 Hijriah yakni Mirza Ghulam Ahmad yang diyakini juga sebagai nabi setelah Nabi Muhammad. Sedangkan dalam ajaran Islam, diyakini bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, sebagai nabi penutup akhir zaman.

Terkait kewajiban lapor yang dikenakan kepada dirinya, Uyun mengatakan, pemberlakukan wajib lapor itu adalah pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) dan UUD 1945. Selama ini, dia mengaku sering memberikan ceramah kepada majelis taklim di Kabupaten Gowa dan pemerintah kabupaten sendiri tidak pernah mewajibkan dirinya untuk melaporkan keberadaannya kepada petugas di daerah itu bila berkunjung ke mana saja di Gowa.(Ant/myd)